Archive for the ‘ Pemerintahan ’ Category

JAKARTA – Pemerintah terus meneguhkan sepak terjangnya memberantas illegal fishing di tanah air. Itu dibuktikan dengan langkah KRI Sultan Hasanuddin-366 menangkap dua kapal yang dioperatori nelayan Thailand.
Kapal-kapal itu tertangkap di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penemuan ini bermula ketika KRI Sultan Hasanuddin sedang melaksanakan Operasi Rakata Jaya di perairan Kepri. Salah satu kapal jenis Sigma Class di Bawah Kendali Operasi (BKO) Komando Armada Laut Barat (Koarmabar) itu mendeteksi kontak mencurigakan di radar kapal pada Kamis (11/12/2014) lalu. Setelah didekati lebih kurang jarak satu mil kontak tersebut berhasil diidentifikasi sebagai kapal ikan.
Ketika itu, KRI kebanggaan Indonesia ini tengah beroperasi di wilayah Laut Natuna. Perairan perbatasan antara Indonesia-Malaysia sekitar 60 mil sebelah barat Tarempa.
Bereaksi cepat, Komandan KRI Sultan Hasanuddin-366 Letkol Laut Heri Tri Wibowo memerintahkan bawahannya untuk turun. Sebelumnya ia berhasil memaksa kapal asing itu merapat ke KRI.
Ditemukan dalam kapal berukuran sedang itu ada dua palka penuh ikan hasil rampokan. Secara posisi melaut, kapal itu jelas melanggar daerah perbatasan karena berada di perairan pulau milik Indonesia.
“Saat itu posisi kapal ikan tersebut berada di 03 39 54 U-104 58 27 T, tepatnya di perairan barat Pulau Jemaja,” kata Heri melalui keterangannya diterima Tribun, Minggu (13/12/2014).
Usai penggeledahan, ternyata dokumen kapal ternyata tidak lengkap. Keasliannya juga patut diragukan. Selain itu Anak Buah Kapal bernama KM Tanjung Pura 02 itupun seluruhnya warga negara Thailand. Ditemukan juga dua palka tempat penyimpanan ikan di kapal itu sudah penuh terisi ikan. Yang lebih parah, di tiang tertinggi KM Tanjung Pura 02 berkibar bendera Indonesia. Diyakini lambang negara itu digunakan untuk mengelabuhi petugas.
Armada laut pencari ikan itu kini sudah diamankan di Lanal Tarempa. Para nelayan terbukti sedang mencuri ikan di perairan Indonesia lantara tak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen dan seluruh ABK nya adalah WNA. Tak menunggu lama, selang 1 jam 40 menit setelah penangkapan pertama, Heri dan krunya menemukan keganjilan di radar kapal. Sekitar dua mil dari posisi pemeriksaan kapal pertama ada kontak mencurigakan. KRI Sultan Hasanuddin segera mengejar dan mengidentifikasi objek yang ternyata kapal ikan.
Mengetahui ditarget TNI AL, kapal itu berusaha kabur. Terjadi aksi kejar mengejar, namun usaha kapal nelayan itu sia-sia. KRI Sultan Hasanuddin berhasil menghentikannya pada koordinat 03 32 48 U-104 49 36 T. Heri memerintah kapal asing segera merapat ke KRI untuk proses pemeriksaan. ABK KRI turun untuk menggeledah dan ditemukan ternyata dokumen kelengkapan kapal ikan itu tidak ada, alias bodong. Kapal kedua berhasil diringkus dan dikawal menuju Lanal Tarempa. Kapal bernama KIA Tawatesai (bahasa Thailand) berisi sembilan orang dari negara gajah putih. Sama seperti kapal sebelumnya, di dua palka penyimpanan ikan terisi penuh oleh hasil laut Indonesia.
Sekedar info, Perairan Kepulauan Riau memang tempat favorit bagi pencuri ikan. Pasalnya, ada pertemuan air hangat dan air dingin di wilayah itu.
Percampuran dua jenis air ini menyebabkan banyaknya organisme laut kecil atau yang biasa disebut plankton. Populasinya yang banyak menarik ikan-ikan untuk berburu di perairan itu sehingga jumlah ikan juga sangat melimpah.
Edwin Firdaus

Sumber : tribunnews.com

Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai penenggalaman kapal asing ilegal merupakan kebijakan yang mampu membuat jera para pelaku. Setelah itu, JK memastikan memiliki tindakan preventif mencegah kapal ilegal itu masuk ke wilayah perairan Indonesia.

“Selalu begitu, formulanya diusir dulu baru kami buat yang sifatnya mencegah,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/12).

JK menepis anggapan sejumlah kalangan yang mengatakan kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal merupakan gertakan semata. Menurutnya, tindakan preventif telah disiapkan oleh jajaran kementerian terkait dan aparat penegak hukum.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya menenggelamkan kapal asing ilegal yang mencuri ikan di laut Indonesia. Sebanyak tiga kapal asal Vietnam ditenggelamkan di Laut Anambas, Kepulauan Riau, Jumat lalu (5/12).

Pemerintah menargetkan ratusan kapal asing ilegal yang berani mendekati perairan Indonesia dan mencuri kekayaan laut Indonesia dipastikan ditenggelamkan.

“Sektor maritim akan ada lagi penangkapan dan penenggelaman 100 kapal untuk menyampaikan pesan bahwa kami serius,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil di hadapan para pengusaha dalam Rapat Pimpnan Nasional Kadin, Senin lalu (8/12).

Sejumlah kalangan mengkritisi kebijakan penenggelaman kapal hanya bersifat sementara. Kebijakan tersebut dianggap tidak akan bertahan lama.

Pemerintah juga diminta menciptakan kebijakan yang tepat untuk mencegah penenggelaman tersebut. “(Penenggelaman) boleh saja, kalau mengikuti aturan main yang berlaku, tetapi jangan buat gagah-gagahan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) beberapa waktu lalu.

Sumber : CNN Indonesia

Memberantas Illegal Fishing

Isu mengenai tindakan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah (illegal), tidak dilaporkan (unreported), dan tidak diatur (unregulated) atau yang dikenal dengan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing kembali mencuat ke permukaan setelah Presiden Joko Widodo menyatakan akan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan tindakan tersebut di perairan Indonesia. Ini merupakan sinyal bagus dan harus dijadikan momentum bagi semua pihak untuk mengembalikan kedaulatan maritim NKRI dan memanfaatkan kekayaan laut tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut catatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO (Food and Agriculture Organization) pada tahun 2008 diperkirakan Indonesia mengalami kerugian sebesar 1 juta ton/tahun atau mencapai Rp 30 triliun per tahun. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2014 ini mencatat kerugian negara akibat tindakan Illegal Fishing diperkirakan melebihi Rp 101 triliun per tahunnya. Tingkat kerugian tersebut adalah sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. Walaupun terdapat perbedaan data, yang pasti, kita ambil data dari mana saja, kesimpulannya akan sama, aktivitas Illegal Fishing ini sangat merugikan dan mengusik kedaulatan bangsa kita sehingga dengan risiko apapun kita harus berani bertindak untuk mengamankan kekayaan laut dan menegakan kedaulatan bangsa.

Dua Fenomena
Saat ini paling tidak ada dua hal yang perlu kita cermati berkaitan dengan sumberdaya perikanan dunia dan Indonesia khususnya. Pertama, permintaan ikan dunia pada beberapa tahun kedepan diperkirakan semakin meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk serta meningkatnya kebutuhan sumber pangan yang berasal dari laut. Di sisi lain, telah terjadi over fishing (tangkap lebih) dibeberapa wilayah fishing ground (tempat penangkapan ikan) utama di dunia. Pada 1996 saja, dari 14 daerah penangkapan ikan utama dunia (the world’s major fishing grounds), sembilan di antaranya telah over fishing, sedangkan lima fishing ground masih dapat dikembangkan (FAO, 1996). Perairan laut Indonesia termasuk yang masih bisa dikembangkan. Fakta global inilah yang membuat wilayah laut Indonesia menjadi incaran para kapal asing. Sehingga wajar jika ada negara lain yang bereaksi keras terhadap rencana Indonesia untuk memperketat wilayah perairannya.

Kedua, krisis pengelolaan yang ditandai oleh ketidakmampuan kerangka kebijakan, kerangka hukum, kerangka kelembagaan, dan kapasitas sumberdaya manusia, dalam menyikapi fenomena pertama diatas. Krisis pengelolaan ini ditandai dengan ketidakmampuan Negara dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia. Indonesia dengan potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield = MSY) ikan laut sebesar 6,5 juta ton/tahun merupakan salah satu negara dengan potensi ikan laut terbesar di dunia. MSY ikan laut dunia sekitar 90 juta ton/tahun (FAO, 2010). Artinya, sekitar 7,2 persen ikan laut dunia terdapat di Indonesia. Sementara, negara-negara yang selama ini melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia (Thailand, Pilipina, Vietnam, Malaysia, RRC, dan Taiwan) memiliki potensi sumberdaya ikan laut yang jauh lebih kecil ketimbang yang dimiliki Indonesia. Selain itu, krisis pengelolaan juga ditandai dengan lemahnya kapasitas sumberdaya yang dimiliki Indonesia. Sebagai contoh, menurut Dahuri (2012) Indonesia baru punya 25 kapal patroli perikanan di bawah pengelolaan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan dari jumlah itu, hanya 6 kapal patroli yang mampu beroperasi di ZEEI dan laut dalam. Dengan armada seperti itu, sangat terlihat jelas kemampuannya tidak sebanding dengan luas laut yang ada.

Momentum Penting
Sangatlah melegakan jika Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa akan menenggelamkan kapal-kapal berbendera asing yang masuk ke perairan Indonesia secara illegal. Tentunya pernyataan ini bermaksud untuk menegakan kedaulatan NKRI dan menjaga kekayaan laut agar tidak lagi dicuri oleh kapal-kapal asing.

Akan tetapi, sebagaimana harapan semua warga bangsa, tentunya semangat untuk memberantas praktik illegal fishing ini tidak hanya jargon belaka. Sehingga, paling tidak ada tiga hal yang harus segera dibenahi dalam memberantas praktik illegal fishing di Indonesia, kalau pernyataan Pak Presiden tidak mau dianggap sebagai jargon belaka. Pertama, pembenahan sistem pengamanan di laut. Selama ini, pengamanan laut sering diangap sebelah mata. Oleh karenanya, tidak ada upaya serius untuk meningkatkan kapasitas sistem pengamanan di laut. Sistem pengamanan yang dimaksud dapat berbasis pada teknologi seperti penggunaan VMS (Vessel Monitoring Systems) yang direkomendasikan pula oleh FAO, atau sistem pengamanan laut berbasis masyarakat seperti yang dilakukan di Jepang. Di Jepang, komunitas perikanan lokal mengawasi daerah penangkapannya dari illegal fishing secara bersama-sama dengan ujung tombak “gyogyou kumiai” (fisheries cooperative).

Kedua, pembenahan tata kelola laut Indonesia. Selama ini, pengelolaan sektor kelautan seakan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dan arah yang jelas. Sehingga diperlukan sinergi dari semua pihak, baik aparat TNI, Kepolisian, Masyarakat dan pemerintah itu sendiri dalam menjaga perairan Indonesia.

Ketiga, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan armada nelayan. Hal ini menjadi penting karena dari aspek kemampuan kapal ikan Indonesia, dari total sekitar 600.000 unit kapal ikan Indonesia, hanya sekitar 1 persen yang mampu beroperasi dan menangkap ikan di wilayah laut ZEEI, laut perbatasan, dan laut dalam. Sisanya, 99 persen armada kapal ikan hanya mampu beroperasi di wilayah laut yang dekat pantai atau laut dangkal.

Apa yang kita bicarakan ini baru pencurian ikan. Belum pencurian minyak, batubara, uranium, emas dan banyak sumberdaya alam lainnya yang dicuri tiap hari. Kita tunggu tindak lanjut yang lebih konkret komitmen menjaga kekayaan Ibu Pertiwi ini. ***

Oleh: Alfian Helmi
Sumber : Batam Pos


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pencurian Ikan yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran aturan penangkapan perikanan.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Satgas ini akan dipimpin oleh Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Achmad Santosa kemudian, untuk wakilnya adalah Andha Fauzi Miraza yang merupakan Inspektur Jenderal KKP, serta mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein.

“Sedangkan para anggotanya berasal dari KKP, Kementerian Keuangan, Badan Reserse Kriminal Polri, UKP4, PPATK, dan Kemenhub,” ujar Susi di Jakarta, Senin (8/12).

Nantinya Satgas ini bertugas memperbaiki tata kelola perizinan yang telah dilakukan seiring dengan kebijakan moratorium perizinan kapal penangkap ikan besar berdasarkan pengadaan impor atau kapal bekas asing.

Selain itu, lanjutnya, satgas tersebut juga melakukan verifikasi terkait dengan informasi dan data yang diterima di lapangan terkait kapal penangkap ikan serta menghitung beban kerugian negara akibat pencurian ikan. (Bisma Rizal/bus)

Sumber : skalanews.com

Instalasi Karantina Ikan Pertama Diresmikan

Rombongan wisatawan yang sedang berfoto didasar laut diganggu oleh ikan merah ini. Huffingtonpost.com

Sidoarjo - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo meresmikan Instalasi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan di Puspa Agro, Taman Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 3 September 2014. Peresmian lewat penandatanganan prasasti dan bunyi sirene itu dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Instalasi karantina ikan dianggap sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Menteri Cicip mengatakan pembangunan fasilitas di atas lahan seluas 2.000 meter persegi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong terciptanya standar mutu produksi perikanan di Indonesia. “Instalasi ini berperan sebagai tempat pemeriksaan produk perikanan, baik impor, ekspor, maupun domestik yang masuk atau keluar melalui pelabuhan dan bandar udara,” katanya seusai peresmian, Rabu, 3 September 2014.

Instalasi ini sengaja ditempatkan di Jawa Timur karena kawasan ini dianggap memiliki kontribusi besar dalam menjadikan Indonesia sebagai negara terpandang di sektor kelautan dan perikanan dunia. Jawa Timur tercatat menyumbang kurang-lebih 1,1 juta ton dari 15,26 juta ton total produksi perikanan 2012. “Selain itu, produksi perikanan yang tersertifikasi kesehatan dan mutunya dalam dua tahun terakhir ini mencapai 252 ribu ton,” kata Cicip.

Berdasarkan data tersebut, Jawa Timur memiliki peran sangat penting dalam mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui industrialisasi dengan pendekatan blue economy. Cicip berrjanji pihaknya akan secara aktif menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di berbagai aspek, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan.

Sumber : Tempo.co