Sinkronisasi Peraturan Bidang Perizinan Usaha Perikanan Budidaya diselenggarakan di Hotel Lombok Raya – Mataram pada tanggal 09 – 11 November 2010, bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan dan peraturan yang terkait dengan perizinan usaha perikanan budidaya dan untuk memperoleh masukan tentang Peraturan dan Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha dibidang Perikanan Budidaya dari Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelaku usaha. Adapun sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman dan persepsi yang sama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan pelaku usaha tentang Perizinan Usaha Perikanan Budidaya.

Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan dihadiri oleh peserta dari Badan Karantina Ikan, Ditjen P2HP, Ditjen. PHKA Kementrian Kehutanan, BKPM, Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi seluruh Indonesia, Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dan pelaku usaha.

Setelah mendengarkan arahan Plt. Dirjen Perikanan Budidaya dan materi yang disampaikan oleh narasumber, yaitu :

1. “Pelayanan Perizinan di Bidang Perikanan Budidaya “ oleh Direktur Usaha Budidaya – Ditjen. Perikanan Budidaya;

2. “Aplikasi Sistem Pemasukan Ikan Hidup Dalam Mendukung Penerapan NSW (National Single Window)“ oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan;

3. “Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal” oleh Direktorat Pelayanan Perizinan – BKPM;

4. “Perizinan Pengedaran Komoditas Perikanan Yang Termasuk Appendix CITES” oleh Direktorat KKH – Ditjen.PHKA, Kementerian Kehutanan;

5. “Pelayanan Perizinan SIKPI di Bidang Perikanan Tangkap” oleh Direktorat Pelayanan Usaha – Ditjen. Perikanan Tangkap;

6. “Pelayanan Perizinan Bidang Perikanan Budidaya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta“ oleh Dinas Kelautan & Pertanian Prov. DKI Jakarta;

7. “Pengalaman PT.CPB dalam memperoleh perizinan Perikanan Budidaya” oleh PT. Central Pertiwi Bahari.

Rumusan Hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi peraturan perizinan bidang Perikanan Budidaya diharapkan dapat mendorong peranan pelaku usaha dalam mendukung pencapaian target peningkatan produksi perikanan budidaya sesuai program yang telah ditetapkan;

2. Bahan masukan dalam rangka revisi Permen KP nomor PER.12/MEN/2007 tentang perizinan usaha pembudidayaan ikan untuk penerbitan SIKPI, antara lain:

* Jumlah pelabuhan muat singgah agar tidak dibatasi atau lokasi singgah kapal pengangkut ikan hasil budidaya di sentra-sentra pembudidayaan ikan laut. Oleh karena itu maka sentra-sentra produksi perikanan budidaya perlu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Lokasi singgah tersebut masih diperlukan antara lain untuk keperluan penelusuran asal-usul produk;
* Masa berlaku SIKPI diharapkan berlaku lebih lama dan diusulkan sampai 3 – 5 tahun, dengan sanksi pencabutan SIKPI jika tidak mentaati ketentuan yang berlaku seperti pelaporan realisasi pengangkutan ikan;
* Nama dan foto nakhoda agar tidak dicantumkan dalam SIKPI-NA agar tidak menghambat poses pemasaran hasil saat nakhoda berhalangan;
* Rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan agar tidak menjadi persyaratan penentuan tempat singgah kapal pengangkut ikan hasil budidaya;
* Rencana pemberian SIKPI hanya kepada perusahaan pembudidaya agar mengkaji ketentuan dari Ditjen Perhubungan Laut.

3. Masa berlaku Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM) yang semula 1 (satu) tahun diusulkan untuk dirubah menjadi ”sampai dengan izin usaha perikanan diterbitkan oleh instansi yang berwenang”;

4. Penerbitan RPIPM didasarkan pada rekomendasi lokasi usaha yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat yang mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);

5. Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk kapal pengangkut ikan di bidang pembudidayaan ikan asing agar dihilangkan, karena kapal tersebut masuk ke wilayah pengelolaan perikanan RI hanya untuk membeli ikan di lokasi usaha budidaya. Sedangkan RPTKA untuk tenaga asing yang bekerja pada usaha budidaya ikan, tetap diperlukan;

6. Agar segera ditetapkan aturan yang mempunyai kekuatan hukum mengenai jenis dan pola kemitraan di bidang pembudidayaan ikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, diantaranya Peraturan Pemerintah RI nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan. Hingga saat ini dalam pelaksanaan kemitraan mengacu pada SK Menteri Pertanian Nomor 509 tahun1984 tentang Kemitraan dengan Pola Perikanan Inti Rakyat (PIR). Draft Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kemitraan, telah disusun pada tahun 2004 dan hingga saat ini masih dalam proses pembahasan;

7. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mencermati ketentuan pemberian fasilitas fiskal untuk bidang usaha Kelautan dan Perikanan dan menyempurnakan Permen KP yang tidak sesuai dengan Perpres 136;

8. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, mempermudah dalam pengawasan dan mengetahui realisasi pemasukan serta sisa kuota dari Izin Pemasukan Ikan Hidup yang diterbitkan oleh Ditjen. Perikanan Budidaya, maka aplikasi sistem pemasukan ikan hidup secara online untuk mendukung penerapan National Single Window (NSW), perlu segera diimplementasikan;

9. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP.29/MEN/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup dan Petunjuk Pelaksanaan Pemasukan dan Pengeluaran Ikan Hidup, masa berlaku Izin Pemasukan Ikan Hidup adalah selama 6 (enam) bulan. Diusulkan agar masa berlaku izin tersebut menjadi 1 (satu) tahun;

10. Dalam penerbitan perizinan di bidang pembudidayaan ikan, Ditjen. Perikanan Budidaya tidak ada biaya yang dikenakan kecuali yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP nomor 62 tahun 2002 tentang Tarif Atas Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan;

11. Diperlukan diskusi lebih lanjut tentang jenis-jenis ikan yang masuk kedalam Appendix CITES, mengingat masih adanya perbedaan persepsi terhadap peraturan yang terkait. Selain itu perlu pengawasan yang lebih intensif dan terkoordinasi di lapangan terhadap penangkapan ikan-ikan tersebut dan eksploitasi terumbu karang;

12. Guna mengevaluasi proses perizinan serta dalam rangka penyempurnaan dan sinkronisasi peraturan yang terkait dengan perizinan dibidang perikanan budidaya, perlu dilaksanakan pertemuan terintegrasi antar stakeholder. Diusulkan agar frekuensi pertemuan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan jumlah peserta yang lebih kecil;

13. Berbagai saran/pendapat yang telah disampaikan oleh peserta pertemuan dan belum tercantum dalam rumusan ini, merupakan masukan bagi Unit kerja lain lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan bahkan instansi terkait dan akan disampaikan kepada Unit Kerja atau Instansi bersangkutan dalam rapat-rapat koordinasi.

Sumber : Ditjen Perikanan Budidaya

Comments

comments